Harga TBS Kelapa Sawit Sepanjang Tahun 2018

Kelapa Sawit merupakan komoditi perkebunan penting di Indonesia dan diyakini merupakan penyumbang devisa tersebesar non migas ke negara. Indonesia sendiri merupakan penghasil CPO nomor satu dunia diikuti oleh Malaysia. Komoditi yang awalnya didatangkan dari luar negeri oleh kompeni Belanda kini berkembang pesat dan diuasahakan baik oleh perusahaan swasta, negara maupun masyarakat petani. Tidak ada yang memungkiri bawah kelapa sawit telah berperan penting dalam membangun ekonomi masyarakat pekebun sawit. Lewat pembangunan perusahaan perkebunan kelapa sawit jutaan lapangan pekerjaan tercipta. Namun, seperti komoditi lainnya yang dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran, dalam satu tahun terakhir ini harga tandan buah segar kelapa sawit mengalami penurunan. Penurunan harga TBS Kelapa sawit ini terjadi secara nasional dan bahkan internasional.

Penurunan harga tbs kelapa sawit dampaknya sangat terasa baik pada perusahaan lebih-lebih pada masyarakat petani kelapa sawit. Bagi petani, penurunan harga tbs kelapa sawit membuat usaha disektor ini menjadi tidak efisien. Kelapa Sawit tidak seperti komoditi lainnya, dibutuhkan dana, keahlian dan tenaga yang cukup besar dalam pengelolaannya. Penurunan harga sedikit saja akan mengurangi pendapatan petani, dilain pihak biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pemanenan kelapa sawit justru naik. Sebagai contoh petani sawit di Kabupaten Mamuju Tengah untuk melakukan pemanenan sawit dibutuhkan sewa jasa pendodos (pemanen) sawit sekitar 1.500-3.000 rupiah per tandan atau 250 rupiah per kilo tbs kelapa sawit, petani yang kebunnya jauh dari jalan utama mengeluarkan biaya angkut sebanyak 500 – 1000 rupiah pertandan atau 150 per kilo tbs, jika tbs kelapa sawit dijual di tengkulak, maka harga penjualan hanya 700-800 rupiah. Bisa dibayangkan berapa sisa pendapatan petani ketika harga tbs kelapa sawit turun bahkan tak jarang petani tidak melaksanakan pemanenan karena dianggap pengeluaran lebih besar dibanding pemasukan, besar pasak dari pada tiang.

Provinsi Sulawesi Barat memiliki mekanisme penentuan harga tbs kelapa sawit, lewat tim penetapan harga tbs yang dibentuk dan melaksanakan rapat bersama yang terdiri dari Perusahaan Kelapa Sawit, GAPKI, APKASINDO, Dinas Pertanian Provinsi, perwakilan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan serta beberapa petani kelapa sawit di tiga kabupaten yakni Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Tiap rapat pertemuan diwajibkan perusahaan untuk membawa dokumen penjualan invoice untuk penentuan indeks ‘K’ dari rata-rata indeks inilah didapatkan penentuan harga tbs kelapa sawit. Sepanjang tahun 2018, harga tbs kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat mengalami tren penurunan. Hal ini bisa dilihat pada grafik berikut.

Harga untuk tbs kelapa sawit untuk umur 10-20 tahun menjadi patokan (dianggap umur paling produktif) dimulai dari 1.369,81 rupiah pada awal tahun sempat mengalami kenaikan menjadi 1.437,04 rupiah selanjutnya terus mengalami penurunan sampai harga terendah pada akhir tahun yaitu 776,45 rupiah.

Dari berbagai pemaparan yang diutarakan tiap pertemuan penetapan harga tbs kelapa sawit, setidaknya ada beberapa faktor penyebab harga kelapa sawit mengalami penurunan. Pertama, produksi kelapa sawit mengalami peningkatan yang signifikan disisi lain pasar tujuan ekspor minim pertambahan, penawaran lebih tinggi dibanding permintaan. Kedua, kampanye negatif terhadap CPO dan produk turunannya terutama di Uni Eropa, perkebunan kelapa sawit di Indonesia dianggap telah menyumbang kerusakan lingkungan. Ketiga, produksi kedelai di negara tujuan ekspor sedang meningkat, dimana minyak kedelai menjadi salah satu subtitusi atau pengganti CPO sehinnga negara tujuan mengurangi impor mereka. Keempat, penetapan kenaikan tarif impor negara tujuan, sebagai contoh India sebagai salah satu negara penerima CPO dan produk turunan sawit dari Indonesia menaikkan tarif impor sampai 15% bahkan direncakan sampai 50%. 

Penghadapi persoalan tersebut pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya penerapan kebijakan B20, dimana minyak CPO akan dicampur ke Solar sebanyak 20% . Selain untuk mengurangi penggunaan minyak fosil, diharapkan kebijakan B20 dapat membantu minyak CPO bisa terserap dipasar dalam negeri. Selanjutnya pemerintah juga akan meniadakan pajak ekspor CPO sampai harga CPO kembali norma. Hal dimaksudkan untuk meringankan beban perusahaan pengekspor CPO. Dari permasalahan tersebut, penurunan harga kelapa sawit tidak bisa dipungkiri menyebabkan kerugian khususnya masyarakat petani sawit. Diharapkan tiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait kelapa sawit dapat membantu mengangkat harga sawit.

Subscribe to receive free email updates: