Bimbingan Teknis Kebijakan Satu Peta Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat, petanipekebun.com -- Dinas Pertanian Bidang Perkebunan Povinsi Sulawesi Barat Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Kebijakan Satu Peta (KSP) Perkebunan Sawit. Kegiatan ini dihadiri oleh KPK Bidang Pencegahan, Asisten II Bidang Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Informasi Geospasial dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Turut hadir sebagai peserta Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju, Dinas Pertanian bidang perkebunan Mamuju Tengah, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasangkayu, Pertanahan Provinsi Sulawsi Barat, Bappeda dan Kehutanan.

Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Ir. H. Hamzah S, MMA Kebijakan Satu Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat mengatakan bahwa komoditas sawit merupakan komoditas prioritas Nasional khususnya di Sulawesi Barat dimana sentra dan sasaran pembangunan tersebar di daerah kabupaten seperti Mamuju, Mamuju Tengah, dan Mamuju Utara yang sudah dibangun mulai tahun 80-an. Perkebunan Kelapa Sawit telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dimana  bisa meningkatkan pendapatan dan dapat mendorong pembangunan nasional khususnya di Sulawesi Barat. Beliau menambahkan dengan adanya kegiatan bimbingan teknis kebijakan satu peta perkebunan kelapa sawit diharapkan permasalahan yang ada pada kelapa sawit khususnya permasalahan lahan dapat diatasi.

Direktur Tanaman Perkebunan dari Direktorat Jenderal Perkebunan dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis Kebijakan Satu Peta Perkebunan Kelapa Sawit merupakan kegiatan sebagai upaya mengadimistrasikan peta seluruh perkebunan kelapa sawit yang melibatkan Kabupaten, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Informasi Geospasial menjadi satu upaya bersama sebgai komitmen dalam memperbaiki tata kelola kelapa sawit di Indonesia. Kegiatan Kebijakan Satu Peta sudah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dan untuk tahun 2018 dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat, ujarnya.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan dilaksanakan di aulah Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 07-08 Mei 2018. Pada kegiatan tersebut peserta akan dilatih bagaimana menggunakan software khusus untuk peta.

Subscribe to receive free email updates: